Jenis Hak Atas Tanah sesuai Undang-Undang

Menurut Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di negara Indonesia, mengatur jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana uraian dibawah.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.  Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  Hak Milik dapat hilang atau terhapus apabilah tanahnya jatuk kepada Negara karena beberapa sebab. Pertama karena pencabutan hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.  Kedua karena penyerahan dengan sukarelah oleh pemiliknya.  Ketiga karena diterlantarkan. Dan keempat terkait pewarisan ataupun proses jual beli sehingga hak tersebut berpindah ke orang asing (WNA).  Selain empath al tersebut diatas hak milik juga dapat hilang karena suatu kejadian sehingga tanahnya musnah.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, paling lama 25 tahun dan untuk kasus tertentu dapat diberikan sampai 35 tahun untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  Hak guna usaha dapat hilang karena beberapa hal, diantaranya jika jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan tanahnya musnah.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.  Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.  Hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya Hak Guna Bangunan, hampir sama dengan Hak Guna Usaha.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.  Hak Pakai dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak Sewa atas Bangunan dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Hak membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia tetapi tidak dengan sendirinya memperoleh hak milik atas tanah tersebut.